 |
| Menkominfo Budi Arie Setiadi. |
Jakarta, SurabayaTerkini.id - Pemerintah terus berupaya keras membendung maraknya judi online (daring) yang semakin meresahkan masyarakat.
Salah satu strategi utama yang dilakukan adalah dengan memperketat akses transaksi keuangan bagi para pelaku judi daring.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, mengungkapkan bahwa kolaborasi antar lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menjadi kunci keberhasilan upaya ini.
"Sistem pembayaran kalau sudah tidak bisa digunakan, mau main (judi) pakai apa," tegas Budi dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Deteksi dini dan blokir rekening
Untuk memperkuat pengawasan, BI dan OJK tengah mengembangkan sistem deteksi yang lebih canggih.
Sistem ini diharapkan mampu mengidentifikasi secara akurat rekening atau akun keuangan yang digunakan untuk aktivitas judi daring.
Langkah ini diyakini akan menyulitkan para pelaku judi untuk melancarkan aksinya.
Selain itu, Menkominfo juga meminta sektor perbankan untuk lebih teliti dalam melakukan verifikasi identitas pemilik rekening.
Hal ini dilakukan untuk mencegah praktik jual beli rekening yang seringkali digunakan oleh para bandar judi daring.
"Ini menyikapi maraknya aksi jual beli rekening yang dilakukan oleh para bandar pelaku judi online," ujar Budi.
Blokir akses dan imbauan masyarakat
Selain membatasi akses transaksi, pemerintah juga terus berupaya memblokir akses ke situs-situs judi daring.
Langkah ini telah dilakukan dengan menutup tiga layanan Virtual Private Network (VPN) gratis yang populer digunakan untuk mengakses situs-situs terlarang.
Sebelumnya, pemerintah juga telah memblokir akses internet ke dan dari negara Kamboja dan Filipina yang dikenal sebagai pusat server judi daring.
Menteri Budi juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberantas judi daring.
"Kita juga mengimbau kepada masyarakat kalau tahu ada barang bukti, laporkan ke Satgas untuk ditindaklanjuti ke aparat penegak hukum," tutupnya.
