 |
| Ketua Duma Negara Rusia, Vyacheslav Volodin (Dok. Ist) |
SurabayaTerkini.id - Ketua Duma Negara Rusia, Vyacheslav Volodin menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat (AS) menginginkan "kendali penuh" atas platform media sosial, yang menjadi alasan di balik penangkapan CEO Telegram, Pavel Durov.
Volodin menuduh bahwa AS berupaya untuk mengatur penangkapan ini karena tidak bisa mempengaruhi Telegram, sebuah platform pesan yang hingga kini tetap berada di luar kendali mereka.
Volodin mengungkapkan pernyataannya melalui Telegram pada Selasa (27/8/2024), tiga hari setelah Durov ditahan di Prancis.
Ia menyatakan bahwa Presiden AS, Joe Biden, berusaha mengambil alih kontrol terhadap aplikasi pesan tersebut sebelum pemilihan umum pada November mendatang.
"Telegram adalah salah satu dari sedikit, tetapi termasuk yang terbesar, platform internet yang tidak dapat dipengaruhi oleh AS. Pada saat yang sama, platform ini beroperasi di banyak negara yang menjadi perhatian Washington,” papar Volodin.
Telegram sendiri memiliki hampir satu miliar pengguna terdaftar di seluruh dunia, dengan India dan Rusia sebagai negara dengan pengguna paling aktif, menurut World Population Review.
Volodin menegaskan bahwa sebagian besar media sosial global berasal dari AS dan mengklaim bahwa Gedung Putih memiliki kendali atas platform-platform tersebut.
Namun, AS belum berhasil memaksa Telegram, yang berkantor pusat di Dubai dan dimiliki oleh Durov yang lahir di Rusia, untuk memberikan data kepada Departemen Luar Negeri atau CIA.
Pandangan yang sama juga pernah disampaikan oleh mantan sekretaris pers Durov, Georgy Loboushkin.
Dalam wawancara dengan RT pada Minggu, Loboushkin menyatakan bahwa serangan terhadap Durov "kemungkinan besar" berasal dari AS, yang "telah lama mengincar Pavel Durov."
Durov, yang ditangkap pada Sabtu malam saat tiba di Paris, pernah mengungkapkan dalam sebuah wawancara dengan jurnalis Amerika, Tucker Carlson, pada bulan April lalu bahwa ia telah menerima "terlalu banyak perhatian" dari FBI dan lembaga penegak hukum lainnya di AS selama berada di sana.
Ia juga mengklaim bahwa lembaga-lembaga AS telah mencoba merekrut karyawan Telegram dan membujuk mereka untuk menciptakan 'pintu belakang' dalam aplikasi pesan tersebut.
"Bagi Washington, menggunakan jejaring sosial untuk pengawasan, penyensoran dan penundukan total mereka, termasuk dengan pemerasan dengan kedok memerangi berbagai ancaman, adalah cara-cara tradisional untuk menjalankan pengaruh politik dan eksternal," ungkap Volodin.
